JZ08MAS Pringsewu: Sosialisasi Frekuensi Radio Di Pringsewu

Selasa, 19 April 2011

Sosialisasi Frekuensi Radio Di Pringsewu

Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) bekerja sama dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dengan menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung menggelar sosialisasi penggunaan frekuensi radio komunikasi bertempat di Pendopo Kabupaten Pringsewu, Sabtu (16/4).

Sosialisasi yang menghadirkan pemateri dari Pengurus Daerah RAPI Provinsi Lampung dan Dinas Kominfo Provinsi Lampung tersebut diikuti anggota RAPI maupun calon anggota dan simpatisan RAPI, serta para pengguna radio komunikasi yang ada di Kabupaten Pringsewu, serta sejumlah wilayah kabupaten dan kota lainnya.

Kegiatan tersebut dihadiri antara lain Ketua KNPI Kabupaten Pringsewu H.Handitya Narapati SZP, Ketua RAPI Daerah Provinsi Lampung H.RPA.Guritno (JZ 08 AAA) beserta sejumlah pengurus daerah lainnya, serta jajaran dan Ketua RAPI Wilayah XII Kabupaten Pringsewu Drs.Sukmi AR (JZ 08 MAR).

Menurut Humas dan Hubungan Antar Lembaga RAPI Wilayah XII Kabupaten Pringsewu Isnanto Hapsara, A.Md (JZ 08 MAS), tujuan diselenggarakannya sosialisasi ini adalah guna membnetuk kesadaran maupun disiplin bagi anggota RAPI maupun pengguna komunikasi radio pada umumnya umumnya. “Dengan sosialisasi ini diharapkan setiap anggota RAPI ataupun pengguna frekuensi radio lainnya memahami hak dan kewajibannya terkait penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai perizinannya serta prosedural lainnya, termasuk aspek-aspek hukumnya,” kata Anton, panggilan Isnanto Hapsara.

Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan bantuan berupa perangkat radio komunikasi dari DPD KNPI Kabupaten Pringsewu kepada RAPI Wilayah XII Kabupaten Pringsewu, serta dari Dinas Kominfo Provinsi Lampung kepada RAPI Daerah Provinsi Lampung, sebagai penunjang kegiatan organisasi RAPI dalam melaksanakan tugas bantuan komunikasi maupun kegiatan sosial lainnya. (*)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pringsewu Selayang Pandang

Sejarah Pringsewu diawali dengan berdirinya sebuah perkampungan (tiuh) yang bernama Margakaya pada tahun 1738 Masehi, yang dihuni masyarakat asli Lampung-Pubian, terletak di tepi aliran sungai Way Tebu, salah satu sungai yang ada di Pringsewu (sekitar 4 km sebelah selatan dari pusat kota Pringsewu saat ini). Dari abad XVII hingga awal abad XIX tiuh Margakaya merupakan wilayah yang ramai, subur, kaya dan makmur.

Kemudian, 187 tahun berikutnya, tepatnya pada tanggal 9 September 1925, sejumlah masyarakat dari Pulau Jawa melalui program kolonisasi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, membuka areal permukiman baru dengan membuka hutan belantara yang sangat lebat yang banyak ditumbuhi ribuan batang pohon bambu, di sekitar tiuh Margakaya.

Karena begitu banyaknya pohon bambu, oleh masyarakat pembuka hutan, perkampungan yang baru dibuka tersebut dinamakan ‘Pringsewu’ yang mengambil nama dari bahasa Jawa yang artinya Bambu Seribu, dengan kepala desa pertama yakni Bapak Ambar.

Selanjutnya, pada tahun 1936 berdiri pemerintahan Kawedanan Tataan yang beribukota di Pringsewu, dengan wedana pertama yakni Bapak Ibrahim hingga 1943. Selanjutnya Kawedanan Tataan berturut-turut dipimpin oleh Bapak Ramelan pada tahun 1943, Bapak Nurdin pada tahun 1949, Bapak Hasyim Asmarantaka pada tahun 1951, Bapak Saleh Adenan pada tahun 1957, serta pada tahun 1959 diangkat sebagai wedana yaitu Bapak R.Arifin Kartaprawira yang merupakan wedana terakhir hingga tahun 1964, saat pemerintahan Kawedanan Tataan dihapuskan.

Namun sebelum itu, tepatnya pada tahun 1949 saat masa agresi militer Belanda ke-2, wilayah Pringsewu juga pernah menjadi ibukota darurat Karesidenan Lampung.

Pada tahun 1964, dibentuk pemerintahan Kecamatan Pringsewu yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964, yang sebelumnya Pringsewu juga menjadi bagian dari Kecamatan Pagelaran yang juga beribukota di Pringsewu.

Dalam sejarah perjalanan berikutnya, Kecamatan Pringsewu bersama sejumlah kecamatan lainnya di wilayah Lampung Selatan bagian barat yang menjadi bagian wilayah administrasi Pembantu Bupati Lampung Selatan Wilayah Kota Agung, masuk menjadi bagian wilayah Kabupaten Tanggamus berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997, hingga akhirnya Kecamatan Pringsewu bersama 7 kecamatan lain yang ada di sekitarnya membentuk daerah otonom yang mandiri bernama Kabupaten Pringsewu, berdasarkan Undang-Undang No.48 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI H.Mardiyanto, pada tanggal 3 April 2009 di gedung Sasana Bhakti Praja Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

Kabupaten Pringsewu yang beribukota di kota Pringsewu merupakan wilayah heterogen terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, dengan masyarakat Jawa yang cukup dominan, disamping masyarakat asli Lampung, yang terdiri dari 2 masyarakat adat, yakni masyarakat Pubian yang beradat Pepadun, serta masyarakat Pesisir yang beradat Saibatin.

Pringsewu berjarak 38 km dari ibukota Provinsi Lampung, Bandar Lampung, mempunyai luas wilayah 625 km2, berpenduduk kurang lebih 475.353 jiwa, terdiri dari 126 pekon (desa) serta 5 kelurahan, yang tersebar di 9 kecamatan, yakni masing-masing Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Pagelaran Utara, Pardasuka, Gadingrejo, Sukoharjo, Ambarawa, Adiluwih, dan Kecamatan Banyumas.

Wilayah Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus. (*)